URGENSI BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN DI KOTABARU

DPRD Kabupaten Kotabaru melakukan pembahasan mengenai Raperda Bantuan Hukum bagi warga miskin di Kabupaten Kotabaru, sebenarnya apa dan bagaimana urgensinya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum) lahir untuk kemudian menjamin itu semua, Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan pada ketentuan umum pada angka 2, disebutkan bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

Selanjutnya dalam Pasal 3 UU Bantuan Hukum disebutkan bahwa Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:
a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan

Dalam rangka penyelenggaraan UU Bantuan Hukum ini, Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana pengaturan di daerah mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum harus diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengutip ylbhi.or.id, menurut data yamg disampaikan BPHN Dari total 514 jumlah kabupaten/kota yang ada di Indonesia, 229 diantaranya (>50%) masih belum memiliki Organisasi Bantuna Hukum ( OBH ). Namun, angka tersebut sudah merupakan peningkatan yang cukup tajam sejak periode akreditasi tahun 2013. Saat ini sudah ada 524 OBH di seluruh Indonesia. Namun, OBH yang terakreditasi A hanya berjumlah 9, 63 lainnya terakreditasi B, dan sisanya terakreditasi C. Pun, pemenuhan pagu anggaran untuk masing-masing OBH dengan masing-masing akreditasi masih belum terpenuhi seluruhnya dengan APBN. Misalkan, sebuah OBH dengan akreditasi A berkapasitas menangani litigasi 60 kasus, maka yang baru dicover dengan APBN hanya sekitar 30 kasus saja.

Dalam hal ini, peran Pemerintah Daerah sangat krusial untuk menutupi lubang tersebut dengan membuat Perda Bantuan Hukum. Saat ini baru terdapat 155 Perda Bantuan Hukum. Untuk mendorong percepatan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan bantuan hukum, BPHN menyiapkan sumberdaya perancang peraturan yang ahli untuk dapat mendampingi pembuatan Perda Bantuan Hukum di Indonesia.

Jika dibandingkan, ratio penduduk miskin Indonesia (BPS 2018) berjumlah 25.950.000 jiwa, dengan jumlah OBH hanya 542. Maka artinya, 1 OBH : 49.522 jiwa penduduk miskin. Dari angka tersebut, keberhasilan penyelenggaraan bantuan hukum sebagai akses keadilan bagi masyarakat miskin masih jauh dari ideal.

Hal tersebut berdasarkan pengalaman YLBHI maupun afiliasinya seperti LBH APIK, yang dalam praktiknya sering kali seorang yang secara ekonomi tidak miskin, namun pada kenyataanya dia berada dalam kondisi tidak berdaya untuk memperjuangkan haknya. Misalnya perempuan korban KDRT yang merupakan istri dari seorang yang kaya atau lansia yang memiliki harta namun tidak berdaya untuk menguasainya. Pada praktiknya, banyak sekali kasus yang menjadikan kelompok rentan sebagai korban, namun karena keterbatasan subjek penerima bantuan hukum yang diakomodir, mereka sulit untuk mengakses dana bantuan hukum.

Itulah sebabnya, pemerintah daerah berperan penting untuk mengakomodir kekhususan kebutuhan klien maupun kekhususan yang dimiliki daerah. Misalnya memperluas subjek penerima bantuan hukum termasuk masyarakat adat, mengakomodir fasilitas transport penyandang disabilitas, dan sebagainya.

YLBHI juga  menyoroti adanya ironi, akreditasi mensyaratkan OBH harus memiliki kantor. Namun, dari kebijakan anggaran, sewa kantor tidak menjadi salah satu item penganggaran. Termasuk hal teknis pendukung penyelenggaraan bantuan hukum lain seperti staff administrasi, pelatihan untuk peningkatan kualitas dan sebagainya.

Jadi mekansime akreditasi OBH ini yang menyulitkan, namun mekanisme tersebut diperuntukan sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran negara dan untuk pelayanan publik, sehingga dibutuhkan mekanisme legal-administratif agar tidak disalahgunakan.

beberapa poin rekomendasi dari YLBHI adalah sebagai berikut ;

  1. Pentingnya Peran Pemerindah Daerah untuk membuat kebijakan seperti Perda, Pergub, dan sebagainya untuk menalangi lub hole penyelenggaraan bantuan hukum serta mengakomodir kekhususan kebutuhan hukum di daerah.
  2. Pentingnya perluasan subjek penerima bantuan hukum agar tidak hanya kepada masyarakat miskin, tetapi juga meliputi kelompok rentan diantaranya perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, Tenaga Kerja Indonesia, dan masyarakat adat.
  3. Pentingnya integrasi sistem bantuan hukum antara BPHN dan MA, termasuk integrasi potensi pro bono dan pro deo untuk memaksimalkan penyelenggaraan bantuan hukum.
  4. Pentingnya membaca dan memanfaatkan peluang sumber dana penyelenggaraan bantuan hukum seperti melalui Baznas, Filantropis, Dompet Duafa, dan sebagainya.
  5. Perbaikan kebijakan masa akreditasi yang saat ini 3 tahun sekali menjadi setahun sekali.
  6. Perbaikan kebijakan Permenkumham yang menentukan bahwa bantuan hukum hanya boleh dilakukan melalui salah satu jalan, litigasi atau non litigasi, yang mana hal itu bertentangan dengan praktik, bahwa penyelesaian suatu kasus dimungkinkan dilakukan upaya litigasi dan non litigasi bersamaan.

Bantuan Hukum  bagi warga miskin di Kotabaru Raperda nya sudah dalam tahap-tahap akhir pembahasan dan finalisasi, bahkan ketua DPRD Syairi Mukhlis, S.Sos. optimis Raperda ini bisa segera menjadi Perda.

Lalu bagaimana kesiapan Organisasi Bantuan Hukum ( OBH ) di Kotabaru serta para pengacara publik, dan yang terpenting adalah sebesar apa anggaran daerah yang bisa mengakomodir kebutuhan bantuan hukum bagi warga miskin tersebut.

Semoga Raperda bantuan Hukum bagi warga Miskin di Kotabaru bisa segera menjadi Perda dan dapat di implementasikan dengan baik.

(admin)

Survey Kepuasan